PERAN KOMISI INFROMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM MENDORONG TERCAPAINYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BANGKA BELITUNG

  • Nihlatul Solehah Universitas Bangka Belitung
  • Cindy Aprianjani Universitas Bangka Belitung
Keywords: Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Publik, Pers Libertarian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Abstract

Komisi informasi publik adalah salah satu lembaga mendiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Untuk menganalisis peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong tercapainya keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung, maka peneliti menggunakan teori pers bebas atau teori pers libertarian yang dicetuskan oleh tokoh paham liberal yang terkenal yaitu Niccolo Machiavelli. Dalam teori pers bebas atau teori pers libertarian ini mengungkapkan bahwa pers merupakan sarana untuk penyaluran hati rakyat dalam memberikan pengawasan dan penentuan sikapnya pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong tercapainya suatu keterbukaan informasi publik kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komisi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsinya dibidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya peran komisi informasi di Kepulauan Bangka Belitung dapat mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang demokratis.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-04-19