PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PENERTIBAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah Kota Semarang terkait pengaturan serta penertibaan pedagang kaki lima.  Melihat semakin bertambah banyaknya jumlah PKL maka permasalah yang lebih kompleks juga akan sering muncul, baik itu masalah tata ruang, kebersihan, kenyamanan, serta kemacetan. Namun jika dilihat dari sisi positif kehadiran PKL justru dapat membantu mendongkrak roda perekonomian. Maka dari itu perhatian lebih harus ditujukan terkhususnya kepada pelaku usaha tersebut. Penelitian ini dolakukan menggunakan metode hukum normatif-empiris, yakni merupakan penelitian yang akan berfokus mengkaji dan mempertimbangkan ketentuan hukum serta mengkaitkannya dengan fakta yang muncul di lapangan. Berkenaan dengan itu, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan sumber literatur lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang tentu berpedoman kepada Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2000 pasal 1, Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, namun kebijakan yang sudah direalisasikan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dan maksimal. Dan untuk menjalankan kebijakan tersebut perlu adanya evaluasi baik itu dari segi komunikasi, diskusi, serta kerja sama, untuk mempermudahkan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah dan pihak yang berkentingan.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Peran Pemerintah Daerah, Kebijakan